Renaksi

SASARAN STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
Target Kinerja TW 1
Target Kinerja TW 2
Target Kinerja TW 3
Target Kinerja TW 4
Target Keuangan TW 1
Target Keuangan TW 2
Target Keuangan TW 3
Target Keuangan TW 4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Nilai AKIP BPPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 8 13 15 4,387,500 6,550,400 12,417,500 12,500,000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Angka 8 13 18 23 5,580,000 9,730,00 11,074,300 14.140,500
Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik di BPPKAD Nilai SKM BPPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terlaksananya bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Orang 0 4 4 4 0 23,000,000 23,000,000 23,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 62 62 62 62 5,777,505,739 10,057,926,792 11,911,659,360 15,131,583,911
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 25 75 125 150 227,500 62,252,350 124,277,200 204,477,000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Tersusunnya dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dokumen 1 2 3 4 3,912,000 3,912,000 3,912,000 3,912,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 3 6 9 12 15,387,250 28,512,250 43,899,500 43,899,500
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya paket Bahan logistik kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 3 6 9 12 129,066,475 300,846,825 436,372,275 559,312,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan sarana dan prasaran kantor yang terfasilitasi Terbayar dan terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Unit 10 25 40 50 59,400,000 124,800,000 217,600,000 225,000,000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan sarana dan prasaran kantor yang terfasilitasi Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara Unit 5 15 25 30 37,490,000 266,760,900 276,910,900 285,960,900
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Tersedianya kendaran dinas operasional atau lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan Unit 3 15 15 15 4,835,800,000 6,436,651,000 6,436,651,000 6,436,651,000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Unit 23 23 23 23 442,161,200 739,493,200 879,478,200 879,478,200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya laporan penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 3 3 3 3 0 0 0 0
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 3 6 9 12 85,365,000 173,703,000 261,237,000 350,940,000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan Laporan 3 6 9 12 211,334,409 369,835,206 528,336,003 686,836,800
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas perencanaan penggunaan/ penatagunaan tanah Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat Termanfaatkannya tanah Pemkab Persentase perencanaan penggunaan tanah pemkab yang dimanfaatkan Tersusunnya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota Laporan 3 6 9 12 46,540,500 121,798,500 182,884,000 200,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya dokumen SSH Penyusunan Standar Harga Jumlah SSH yang disusun Dokumen 1 2 2 2 14,850,000 38,850,000 52,000,000 55,000,000
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah Angka 2 2 2 2 250,000,000 250,000,000 273,940,000 273,940,000
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD Laporan 78 156 234 312 21,500,000 36,300,000 141,000,000 145,000,000
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah Laporan 9 18 24 36 29,200,000 313,737,500 433,385,000 512,730,000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan 3 6 9 12 8,561,800 15,725,000 22,925,000 25,000,000
Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran Dokumen 1 2 3 4 4,492,500 14,150,700 19,052,700 20,000,000
Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi Dokumen 44 44 44 44 29,757,100 52,607,000 62,400,000 70,000,000
Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota Dokumen 0 0 2 2 34,450,000 117,958,700 129,155,600 135,000,000
Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Dokumen 1 2 3 4 0 3,790,000 5,000,000 5,000,000
Persentase penyerapan belanja APBD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Laporan 3 6 9 12 18,591,200 23,764,000 25,324,000 32,242,800
Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan SPD Laporan 1 2 3 4 14,045,000 18,845,000 20,000,000 20,000,000
Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Laporan 1 1 3 5 5,060,000 14,085,500 0 20,000,000
Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Laporan 3 6 9 13 12,246,100 36,753,100 76,635,100 92,757,200
Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota Orang 44 44 44 44 12,166,000 46,526,000 54,572,000 60,000,000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Laporan 1 1 1 1 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Laporan 1 2 3 4 108,808,926,200 225,620,235,200 354,531,690,200 429,747,344,200
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak Laporan 1 2 3 4 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Laporan 1 2 3 4 11,000,000,000 16,900,000,000 27,500,000,000 33,020,752,000
Pesentase Pertumbuhan PAD PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. Dokumen 1 2 4 5 12,540,000 20,740,000 25,000,000 25,000,000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah Dokumen 1 2 3 4 43,950,000 62,500,000 62,500,000 62,500,000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah Unit 0 0 738 0 382,000 1,000,000 1,000,000 138,500,000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan 3 6 9 12 21,684,000 35,100,000 47,000,000 246,500,000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 3 6 9 12 49,625,000 66,942,000 83,000,000 91,000,000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya Orang 3,500 7,000 10,500 14,000 4,070,200 12,000,000 25,000,000 25,000,000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya doklumen ketetapan pajak daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah Dokumen 3 6 9 12 13,998,600 723,998,600 724,498,600 725,000,000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah Laporan 200 400 600 750 162,894,400 364,740,600 485,184,800 520,368,600
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Penagihan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Dokumen 3 6 9 12 54,918,000 85,306,000 233,603,900 252,091,900
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Dokumen 3 6 9 12 46,200,000 46,200,000 172,415,600 172,415,600
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 3 6 9 12 44,279,000 107,245,000 174,615,800 174,615,800
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 1 2 3 4 56,020,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
ketepatan waktu penetapan APBD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun Dokumen 0 0 2 2 0 11,124,700 38,000,000 38,000,000
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Tersusunnya dokumen perubahan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun Dokumen 0 2 2 2 0 2,000,000 38,000,000 38,000,000
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Terverifikasinya RKA SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi Dokumen 0 44 44 44 0 0 8,000,000 8,000,000
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Terverifikasinya Perubahan RKA SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi Dokumen 0 0 44 44 0 0 8,000,000 8,000,000
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 0 0 2 2 146,300,000 304,939,700 466,319,700 678,640,500
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Tersusunnya Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD Dokumen 0 2 4 4 25,000,00 9,366,200 72,000,000 72,000,000
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Terlaksananya pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/ Kota Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota Orang 44 44 44 44 8,463,700 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah yang tepat waktu Terpeliharanya sistem informasi keuangan daerah Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara Terlaksananya pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 44 44 44 44 120,423,000 126,426,000 144,442,000 145,000,000