Page
of 3
Record
1
to
3
of
7
SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya cakupan rumah layak huni bagi MBR | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Jumlah dokumen penyusunan/ review/legalisasi kebijakan bidang PKP | Dokumen | Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview/ Terlegalisasi | Dokumen | 0 |
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Tersedianya data penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan | Jumlah laporan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan | Laporan | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan dan pengembangan perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Laporan | 0 | |
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Persentase perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha | Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha | Unit | Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Unit | 2 | |
Meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja DPKPLH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Persentase tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Persentase | Terbayarnya Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Persentase tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Persentase | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 125 | |||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah | Paket | Terpenuhinya bahan logistik kantor | Jumlah peket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 13 | ||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah | Paket | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpeliharanya Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Unit | Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunnya yang dipelihara / direhabilitasi | Unit | 2 | ||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpeliharanya Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Unit | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 23 | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pwndukung gedung kantor | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 5 | ||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerntahan daerah | Tersedianya laporan jasa penunjang urusan Pemerntahan daerah | Laporan | Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerntahan daerah | Tersedianya laporan jasa penunjang urusan Pemerntahan daerah | Laporan | Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 25 | |||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terselenggaranya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Dokumen | Tersedianya dokumen pelaporan yang disusun | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 6 | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terselenggaranya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | |||
Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase luasan RTH yang tertangani | Terselenggaranya penanganan, pengelolaan keanekaragaman hayati di kabupaten | Luas Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Terpeliharanya RTH dan Hutan kota | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten / Kota | Hektar | 7 | |
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Pengelolaan Sampah | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Dokumen | 1 | ||
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Ton | 7,2 | ||||
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Laporan | 1 | ||||
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat | Kelompok Masyarakat | 20 |