Page
of 2
Record
1
to
3
of
5
SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Kominfo | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 110 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 40 | |||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pengadaan Mebel | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah paket mebel yang disediakan | Angka | 3 | ||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya kebutuhan surat kabar untuk papan informasi di alun-alun dan guntingan pers | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Angka | 276 | |||
Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya kelancaran operasional pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | Angka | Tersedianya kebutuhan surat kabar untuk papan informasi di alun-alun dan guntingan pers | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan yang Disediakan | Eksemplar | 276 | ||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Angka | 12 | |||
Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya kelancaran operasional pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | Angka | Terpenuhinya bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | ||||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan | Angka | 3 | |||
Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya kelancaran operasional pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | Angka | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan | Paket | 3 | ||||
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 4 | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya gedung kantor yang aman dan nyaman | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Angka | 1 | |||
Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai untuk kelancaran pelayanan | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | Laporan | Tersedianya gedung kantor yang layak dan nyaman | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Laporan | 1 | ||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang layak dan siap pakai | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Angka | 34 | ||||
Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai untuk kelancaran pelayanan | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | Laporan | Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang layak dan siap pakai | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Unit | 34 | ||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya kendaraan dinas operasional yang terpelihara | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Angka | 4 | ||||
Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai untuk kelancaran pelayanan | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | Laporan | Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak guna menunjang operasional kegiatan Dinkominfo | Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya | Unit | 4 | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | (Null) | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Angka | |||||
Pengadaan Mebel | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan perangkat daerah | Angka | Tersedianya mebel yang layak guna menunjang kelancaran pekerjaan di Dinkominfo | Jumlah paket mebel yang disediakan | Unit | 0 | |||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Angka | 4 | |||
Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan perangkat daerah | Angka | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran pekerjaan di Dinkominfo | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Meningkatnya kelancaran operasional kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | Angka | 12 | ||
Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah | Laporan | Tersedianya sumber daya air dan listrik di Dinkominfo | Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | ||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Meningkatkan kualitas pelayanan melalui tenaga pendukung operasional kantor (PTT,THL) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Angka | 13 | |||
Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah | Laporan | Tercukupinya pembayaran gaji tenaga pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 13 | ||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kominfo | Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 7 | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kominfo | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | |||
Meningkatnya keamanan informasi dalam Mendukung SPBE | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE | Persentase Aplikasi yang diassessment indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui persandian | Persentase aplikasi yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik | Angka | Terlaksananya pelayanan Telepon PABX | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Laporan | 2 |
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE | Persentase Aplikasi yang diassessment indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi yang diassessment keamanan informasinya | Unit | Terlaksananya keamanan informasi pada OPD | Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Angka | 2 | |||
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE | Persentase Aplikasi yang diassessment indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi yang diassessment keamanan informasinya | Unit | Terpenuhinya pelaksanaan Tanda tangan Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi | Angka | 44 | |||
Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE | Persentase Aplikasi yang diassessment indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui persandian | Persentase aplikasi yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik | Angka | Terpenuhinya pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | OPD | 44 | ||||
Meningkatnya kualitas Pelayanan Data dan Statistik | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Meningkatnya ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan | Persentase | Tersedianya Buku Banjarnegara Dalam Angka dan Buku Statistik Sektoral | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dokumen | 4 |
Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Untuk menghasilkan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dibagi Jumlah OPD yang ada dikali 100% | Persentase | Tersedianya Buku Banjarnegara Dalam Angka dan Buku Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dokumen | 4 | ||||
Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Untuk menghasilkan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dibagi Jumlah OPD yang ada dikali 100% | Persentase | Tersedianya Buku Banjarnegara Dalam Angka dan Buku Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dokumen | 4 | ||||
Membangun Metadata Statistik Sektoral | Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Meningkatnya ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan | Persentase | Tersedianya Buku Metadata Statistik Kegiatan | Jmlah metadata statistik sektoral yang dihimpun | Angka | 44 | |||
Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Untuk menghasilkan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dibagi Jumlah OPD yang ada dikali 100% | Persentase | Tersedianya Buku Metadata Statistik Kegiatan | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | OPD | 44 | ||||
Pengembangan Infrastruktur | Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Meningkatnya ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan | Persentase | Teroenuhnya infrastruktur statistik | Jumlah infrastruktur statistik | Angka | 1 | |||
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Meningkatnya ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan | Persentase | Meningkatnya kapasitas SDM dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Angka | 44 | |||
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Meningkatnya ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan | Persentase | Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | Angka | ||||
Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Untuk menghasilkan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dibagi Jumlah OPD yang ada dikali 100% | Persentase | Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | Persentase | NA |