SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | terselenggaranya koordinasi pemberdayaan desa | Persentase koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | Persentase | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga | 10 Lembaga masyarakat |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Dokumen | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 8 dokumen | |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Dokumen | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 0 | |||
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Dokumen | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 8 dokumen | |||
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Dokumen | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 8 dokumen | |||
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Dokumen | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 8 dokumen | |||
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Dokumen | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Des | Angka | 8 dokumen | |||
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Dokumen | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 8 dokumen | |||
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Dokumen | Koordinator Pendamingan Desa Wilayah | Terlaksananya koordinasi Pendamingan Desa Wilayahnya | Dokumen | 0 | |||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 laporan | |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 dokumen | |||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 10 orang/bulan | |||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persentase | Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 3 unit | ||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persentase | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 paket | |||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persentase | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 paket | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 unit | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan | Unit | 0 | ||
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Terlaksananya Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 unit | |||
Pengadaan Mebel | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Terlaksananya Pengadaan mebel | Jumlah unit mebel yang disediakan | Paket | 1 paket | |||
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 unit | |||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Terlasananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 unit | |||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 18 unit | |||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | Laporan | 4 laporan | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 4 laporan | |||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKP dan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 laporan | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat | Dokumen | 8 dokumen | |||
Persentase penyelenggaraan program pemerintahan dan pelayanan publik | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terselenggaranya program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | % | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Dokumen | 1 dokumen |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terselenggaranya program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 laporan | ||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terselenggaranya program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 1500 Dokumen | |||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terselenggaranya program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | Angka | 1 laporan | |||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terselenggaranya program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase penyelenggaraan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Persentase | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan | Adanya perencanaan yang baik dengan data yang terukur, akan mempermudah untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditargetkan | Dokumen | 12 dokumen |