RKT

SASARAN STRATEGIS OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN OPD
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SATUAN KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
target 2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai AKIP BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Angka 23
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nilai AKIP BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15
Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik di BPPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terlaksananya bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Orang 9
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Tersusunnya dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dokumen 4
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 150
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 62
Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Persentase Tersedianya paket Bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Persentase Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan sarana dan prasaran kantor yang terfasilitasi Persentase Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara Unit 30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan sarana dan prasaran kantor yang terfasilitasi Persentase Terbayar dan terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Unit 50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Unit Tersedianya kendaran dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan Unit 15
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Unit Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Unit 23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersusunnya laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan Laporan 12
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nilai SKM BPPKAD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersusunnya laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 0
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan penggunaan/ penatagunaan tanah Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat Termanfaatkannya tanah Pemkab Persentase perencanaan penggunaan tanah pemkab yang dimanfaatkan Persentase Tersusunnya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota Laporan 200
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Persentase Tersusunnya laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah Angka 2
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Persentase Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD Laporan 312
Penyusunan Standar Harga Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Persentase Tersusunnya dokumen SSH Jumlah SSH yang disusun Dokumen 2
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Persentase Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah Laporan 1
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi Dokumen 44
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Persentase Tersusunnya laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan 12
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Persentase Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran Dokumen 4
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Persentase Tersusunnya Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota Dokumen 2
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Persentase Tersusunnya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Dokumen 2
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Persentase penyerapan belanja APBD Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase Tersusunnya dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Laporan 12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Persentase penyerapan belanja APBD Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase Tersusunnya laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Laporan 2
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Persentase penyerapan belanja APBD Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Laporan 1
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Persentase penyerapan belanja APBD Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota Orang 44
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Persentase penyerapan belanja APBD Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase Tersusunnya Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan SPD Laporan 44
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS ketepatan waktu penetapan APBD Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Persentase Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun Dokumen 2
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ketepatan waktu penetapan APBD Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Persentase Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 4
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ketepatan waktu penetapan APBD Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Persentase Tersusunnya Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD Dokumen 2
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ketepatan waktu penetapan APBD Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Persentase Tersusunnya dokumen perubahan KUA dan PPAS Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun Dokumen 2
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD ketepatan waktu penetapan APBD Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Persentase Terverifikasinya Perubahan RKA SKPD Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi Dokumen 44
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD ketepatan waktu penetapan APBD Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Persentase Terverifikasinya RKA SKPD Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi Dokumen 44
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ketepatan waktu penetapan APBD Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Persentase Terlaksananya pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/ Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota Orang 44
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ketepatan waktu penetapan APBD Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah yang tepat waktu Terpeliharanya sistem informasi keuangan daerah Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara Persentase Terlaksananya pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 44
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Persentase penyerapan belanja APBD Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Persentase Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Laporan 4
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Persentase penyerapan belanja APBD Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Persentase Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Laporan 4
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Persentase penyerapan belanja APBD Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Persentase Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak Laporan 4
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Persentase penyerapan belanja APBD Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Persentase Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Laporan 4
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tersusunnya dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. Dokumen 1
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tersusunnya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 4
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah Laporan 750
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 12
Penagihan Pajak Daerah Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Dokumen 12
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan 12
Penetapan Wajib Pajak Daerah Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tersusunnya doklumen ketetapan pajak daerah Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah Dokumen 12
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Dokumen 12
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tersusunnya laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 1
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya Jumlah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya Orang 14,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah Unit 130
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Pesentase Pertumbuhan PAD Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah Dokumen 4